 |
Mengapa pendidikan keluarga semakin terasa urgensinya sekarang? Padahal telah lama diyakini keluarga merupakan madrasatul ula (sekolah pertama) bagi sang anak. Bisa jadi urgennya diakibatkan karena semakin maraknya perilaku yang menunjukkan pengikisan jati diri bangsa. Saat ini ketika bicara masalah generasi penerus, kita tidak hanya bicara tawuran, narkoba, dan pergalulan bebas saja.
Tema kekhawatirannya sudah merambah pada komunisme, terorisme, penebar kebencian (hate speech) sekaligus hoax. Padahal secara statistik angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang terus meningkat. Bahkan sekolah untuk anak usia dinipun terus menjamur. Kita berharap dengan sekolah, anak menjadi pintar sekaligus bermoral.
Berharap Pada Kesempurnaan Sekolah?
Sejenak mari membaca dimana posisi pendidikan Indonesia saat ini.
Jika berkaca dari hasil Programme for International Students Assessment (PISA) 2015, ternyata skornya masih di bawah rata-rata. Program yang digagas oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ini menunjukkan kemampuan siswa Indonesia untuk bidang membaca, sains dan matematika hanya puas pada posisi 61, 62, dan 63 dari 70 negara yang dinilai. Bahkan UNDP dalam Human Development Report 2016 membeberkan hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia merontok ke peringkat 113. Dimana tahun sebelumnya sempat sedikit ‘membaik’ di peringkat 110.
Realitas ini senada juga dengan rilis Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tiga bulan lalu. Dalam penelitiannya ditemukan Indeks Pendidikan Indonesia ternyata masih di bawah sebuah negara yang dilanda konflik serta krisis pangan, Ethiopia. Termasuk ketika kita bicara hasil Ujian Nasional (UN). Hasil ujian yang sempat membuat ‘galau’ pemerintah ini masih belum memuaskan. Bahkan skornyapun banyak yang ‘tidak mengakui.’
Baca juga: UN dan Ritme Kejiwaan
Sampai disini, jangankan berharap sekolah membawa moralitas anak bangsa lebih baik. Dari sisi akademis saja masih menyisakan beragam persoalan.
Tidak ingin disimpulkan bahwa pendidikan formal telah gagal total. Alih-alih sekolah dituntut untuk membentuk karakter anak. Guru mulai ditekan berfokus pada peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual. Padahal tuntutuan yang menumpuk untuk meningkatkan angka-angka siswanya masih terus ditagih. Belum lagi tambahan tugas yang kadang hanya menambah kesibukan baru. Kesibukan yang menjauhkan dari produktifitas.
Akhirnya tanggungjawab guru semakin memuncak, yakni melahirkan anak seperti malaikat. Tidak hanya berprilaku baik dan pintar. Tetapi harus sangat baik dan sangat pintar sekaligus. Jika terwujud, dijamin sekolah ini akan menjadi pilihan para keluarga. Berapapun tarif yang dikenakan oleh sekolah, pasti akan ada orang tua siswa yang membayarnya.
Lantas, jikapun ada sekolah yang demikian. Pertanyaannya seberapa kuatkah daya tampungnya? Berapa banyakkah keluarga yang mampu membayarnya? Dan yang terpenting, seberapa bertahankah prestasi dan reputasi sekolahnya? Kadang kita lupa bahwa pendidiknya adalah guru, bukan malaikat.
Memposisikan Kembali Peranan
Oleh karena itu, agar pandangan Ivan Illich yang dari dulu mengumandangkan lahirnya Deschooling Society tidak menyebar. Bahkan semakin terbukti benar. Maka keluarga tidak harus memposisikan diri sebagai pembungkam sekolah. Dengannya hanya menjadikan sekolah semakin mengalami krisis kepercayaan.
Langkah bijaknya adalah keluarga harus segera kembali pada posisinya. Keluarga harus turut serta merasakan bahwa berbagai catatan merah pendidikan adalah bagian dari tanggungjawabnya. Sekolah harus dijadikan mitra bagi keluarga.
Diyakini, pemerintah sudah turut serta mencarikan solusi terbaiknya. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari kegiatan kementerian terkait yang sudah tidak lagi terpusat pada pendidikan formal. Salah satunya sudah menyebar pada pendidikan keluarga. Namun harus diakui juga, mengedukasi keluarga sebagai bagian dari satuan yang tidak formal (informal) bukanlah hal yang mudah. Seperti yang diakui oleh Kemendikbud (2015) bahwa program pendidikan keluarga baru berhasil menjangkau 45% kabupaten/kota. Program ini juga dinyatakan belum menyentuh indikator utama yaitu meningkatnya peran orang tua dalam mengoptimalkan potensi anak.
Nah, dengan demikian kita tidak bisa berpangku tangan menanti proses edukasinya datang mengetuk pintu-pintu rumah . Tidak ingin mengatakan mustahil. Namun dapat dibayangkan, pemerintah mengelola sekitar 300.000 unit sekolah saja masih menyisakan banyak persoalan tadi. Bahkan dengan garis istruksi serta perangkat yang sudah jelas. Apatah lagi ketika kerjanya ditambah dengan mengelola keluarga. Paling tidak menurut catatan BPS (2015) di Indonesia sudah terdiri dari 65 juta rumah tangga. Lebih dari 200 kali lipat unit sekolah yang ada.
Jadi, langkahnya sangat sederhana namun harus segera. Stimulus yang telah dibangun pemerintah melalui programnya harusnya cepat disambut baik oleh seluruh elemen keluarga di Indonesia. Tanpa perlu menunggu kemufakatan para anggota keluarga. Keluarga harus kembali mengambil tanggungjawab bahwa anaknya adalah anak didiknya. Pengoptimalan kecerdasan anak didiknya itu adalah bagian dari kerja utama dan program keluarga.
Bak percikan api yang sudah mulai menyebar di setiap sudut rumah. Tidak ada pilihan, apinya harus segera dipadamkam. Jika hanya menunggu dan terus menunggu, terbakar sempurnalah rumah itu. Begitu jugalah bagi keluarga. Harus segera menyadari peran dan fungsinya dalam pendidikan anak.
Baca juga: Facebook Parenting
Andai masih abai dan mengulur waktu. Dipastikan mimpi lahirnya generasi emas dalam bonus demografi tidak akan pernah menjadi sejarah Indonesia. Sebaliknya, sejarah justru mencatat bangsa ini akan berurai air mata dikarenakan anak bangsanya saling bertikai. Parahnya pertikaian itu hanya untuk memporakporandakan bangsanya sendiri.
Paling tidak ketika kesuksesan akademik lebih banyak mendapat input dari sekolah. Keluarga haruslah tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Baik untuk bermain, bertutur, bercengkerama, dan tentu tempat belajarnya. Keluarganya menjadi sekolahnya. Ayah dan Ibunya adalah guru sekaligus teman.
Pastinya pendidikan keluarga bukanlah sebuah pilihan. Pilihan hanya ketika kita memandang sekolah diambang kegagalan. Pilihan hanya ketika kita menyaksikan semakin merambahnya persoalan sosial dan kemerosotan moral. Pendidikan keluarga adalah sebuah kewajiban. Mutlak dimulai ketika tatanan keluarga tersebut lahir. Sudahkah kita menyadari dan menjalankannya?
Ayo segera!
***Tulisan terbit di Kolom Republika, Rabu 05 Juli 2017